JK-Wiranto Memperbesar Peluang Kemenangan SBY

AGAK susah dimengerti oleh orang luar, mengapa Golkar menurunkan pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto pada pemilihan presiden nanti. Pasangan itu sukar untuk menang dan malah memperbesar peluang SBY.

Terlihat juga bahwa dalam kerangka Koalisi Besar, di mana Golkar mengikatkan diri dengan PDIP,Hanura, Gerindra, dan beberapa partai kecilmenengah, pasangan JK-Wiranto ini akan diikuti pasangan berinti PDIP, misalnya Megawati-Prabowo, Ini cukup menarik bukan dalam arti menarik banyak suara, tapi menarik karena membuat Pilpres 2009 menjadi lebih meriah.

Keuntungan bagi SBY adalah, tanpa melakukan apa-apa, Golkar dan PDIP harus berbagi suara pemilih, kalau tidak mau dikatakan rebutan, sehingga masing-masing mendapat suara yang makin sedikit untuk menyaingi suara SBY yang lebih solid. Karena itu,orang awam kurang bisa mengerti, mengapa Golkar memilih pasangan JK-Wiranto, yang dua-duanya bukan figur yang disukai secara meluas.

Jusuf Kalla dalam partainya sendiri tidak mendapat dukungan yang solid,sampai 26 DPD Tingkat I menemuinya dan mempertanyakan pencalonannya sebagai presiden dalam keadaan Golkar tidak punya kekuatan di kotak suara. Selain kelemahannya di Golkar, Jusuf Kalla tidak punya jejak rekam (track record) yang bersih sebagai penguasa dan pengusaha yang banyak memberi jalan bagi bisnis keluarganya dalam proyek-proyek prasarana dari pemerintah.

Pasangan yang dipilihnya, Wiranto,adalah orang yang belum lepas dari kontroversi pelanggaran HAM tahun 1999 dan sebelumnya. Katakanlah dia (Wiranto) tidak bersalah,tapi ia masih tercatat dalam kategori bermasalah di pengadilan internasional. Ada yang bertanya,mana mungkin orang Golkar tidak sadar akan kelemahan pasangan calon ini? Jawabannya bisa ada tiga, paling sedikit.

Pertama,Golkar sadar,tapi tiap anggota pimpinan punya agenda samping, bukan untuk memenangkan Pilpres 2009 tapi meningkatkan posisi tawar masing-masing. Lagi pula,Golkar tidak punya ruang untuk mundur karena sudah menyatakan JK akan jadi capres. Bagi Wiranto, lain keadaannya.

Dia mendapat kesempatan bagus,tidak mungkin ia mendapat posisi yang lebih bagus dari cawapres dalam pasangan Golkar, walaupun merosot dari posisi pada 2004,di mana ia menjadi capres Golkar.

Kedua, JK tidak sadar akan kelemahan pasangan ini karena faktor ego mendominasi rasio. Dipancing oleh ucapan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang mengecilkan arti Golkar,JK langsung menegaskan bahwa ia tidak memerlukan SBY dan menyatakan niat menjadi calon presiden. Dalam sepak bola, tindakan ini bisa disebut bunuh diri,suatu blunder.

Ketiga,JK tidak sadar bahwa ia dihasut atau “dikomporin” oleh orang Golkar yang ingin melihat dirinya kalah di pilpres dan tersingkir dari Golkar,seperti Wiranto di 2004. Tokoh-tokoh Golkar banyak yang bisa menarik suara pemilih dan bergabung dengan SBY. Akbar Tandjung atau Sri Sultan bisa menjadi cawapres tanpa memerlukan legalitas pimpinan karena pemilihan presiden adalah pemilihan langsung,di mana pimpinan partai tidak menentukan.

Dengan kelemahan-kelemahan pada pasangan Golkar ini, kita menunggu pengumuman dari PDIP. Seperti biasa, dalam politik tidak ada yang jelas,tapi pasti pemegang peran utama adalah Megawati atau orang-orang yang diizinkan memakai namanya.Megawati adalah orang yang paling awal menyatakan niatnya menjadi calon presiden dan sudah dikukuhkan sebagai calon presiden dalam suatu keputusan partai resmi.

Dalam perundingan membentuk koalisi selama ini,soal gengsi dan komitmen untuk menjadi calon presiden menjadi penghambat utama. Boleh dikatakan, kepentingan partai –apalagi kepentingan negara– harus disesuaikan dengan kepentingan menjaga komitmen untuk menjadi calon presiden.

Bagi Koalisi Besar, dengan deklarasi pencalonan JK-Wiranto (Golkar dan Hanura), maka tersisa dua calon yang sama-sama berniat kuat menjadi calon presiden,yaitu Megawati dari PDIP dan Prabowo dari Gerindra. Karena susah terbayang Megawati akan rela menjadi wakil presiden,maka orang banyak berasumsi bahwa pasangan ketiga adalah Megawati-Prabowo.

Namun,masih ada satu kemungkinan Megawati merelakan posisi wakil presiden, yaitu bukan dia sendiri yang maju tapi putrinya, Puan Maharani. Bayangkan, pasangan Prabowo sebagai capres dan Puan Maharani sebagai cawapres, banyak yang akan tertarik walaupun dalam pemilihan umum tidak akan banyak mendapat dukungan. Rupanya ada perjanjian moral antara anggota Koalisi Besar bahwa pihak yang tersingkir dari dua besar dalam pemilihan presiden putaran pertama akan mendukung pasangan rekan koalisi pada putaran kedua.

Menjadi pertanyaan, apakah pendukung Prabowo akan mendukung Wiranto atau sebaliknya, apakah pendukung Megawati akan mendukung Jusuf Kalla atau sebaliknya? Mungkin pertanyaan itu tidak perlu dijawab kalau pilpres hanya berlangsung satu babak, jika SBY mengambil mayoritas yang diperlukan. Lepas dari semua, ada suatu ironi di sini. Dua dari jenderal paling berkuasa pada masa Orde Baru, sekarang menjadi saingan pada pemilihan presiden.

Dua-duanya sampai sekarang masih diliputi “awan gelap” mengenai peran masing-masing dalam kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia pada waktu transisi keluar dari Orde Baru, khususnya tragedi Mei 1998. Sangat disayangkan keduanya belum dihadapkan pada mahkamah yang menjernihkan pertanyaan seputar sejarah hitam tersebut.

Karena itu, masyarakat banyak yang masih khawatir bahwa kekerasan bisa kembali menguasai pemerintahan kita. Lepas dari apa pun itu, kita ingin dipimpin oleh orang yang bernaluri damai.Menurut teman facebook bernama Aboeprayitno Sumono, pilihan kita sekarang bukanlah antara the beauty and the beast.

Kalaupun kita anggap SBY lebih baik dari calon lain,dia bukan juga seorang beauty.Tapi, banyak orang yang bisa menerima kekurangannya. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah the beast yang nanti kalah di Pilpres 2009 akan hilang dari percaturan politik atau muncul lagi di tahun 2014?

(Wimar Witoelar)

SBY Perlu Cari Wapres dari Luar Partai

Walaupun saya bukan pendukung asli Partai Demokrat, tapi beberapa ucapan pimpinan PD belakangan ini rasanya bisa diterima baik oleh akal sehat. Memang kita harus terima pendapat yang bagus, dari manapun datangnya. “Partai Demokrat menghendaki figur yang mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai cawapres nanti, meskipun dari Partai Golkar, namun bukan Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar. Hal ini dimaksudkan agar presiden dan wapres mendatang bisa lebih fokus mengurus pemerintahan, tidak terpecah konsentrasinya dengan urusan parpol.” Ucapan itu keluar dari seorang anggota Tim Sembilan Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, kepada SP di Jakarta, Kamis (16/4).

Tim Sembilan merupakan tim yang dibentuk untuk menyiapkan dan mengkoordinasi strategi Partai Demokrat menyongsong pilpres 8 Juli nanti. Tim itu pula yang ditugasi memberi penilaian terhadap parpol yang diajak berkoalisi serta kandidat cawapres, meskipun keputusan akhir ada di tangan SBY. Disinggung apakah kriteria yang sama juga diterapkan untuk menteri di kabinet SBY kelak, dia mengatakan, kemungkinan ketua umum parpol menjadi menteri masih terbuka. "Tetapi sebaiknya ketua umum parpol juga jangan menjadi menteri," ujarnya.

Ucapan ini mendekati pandangan orang biasa mengenai kekompakan suatu tim pimpinan, dalam hal ini pemerintah. Janganlah Presiden dan Wakil Presiden mempunyai kebijaksanaan sendiri-sendiri yang tidak sama, sebab itu sama dengan kapal mempunyai dua kapten. Bisa macet jalannya atau bisa zigzag belok setiap ada perbedaan pendapat Presiden dan Wakil Presiden.

Hal ini tidak berarti bahwa pemerintah tidak boleh dibuat dengan azas koalisi. Tentu saja boleh, tapi koalisi itu dalam menjalankan kebijaksanaan, bukan dalam membuat kebijaksanaan. Yang membuat kebijaksanaan pemerintah haruslah Presiden, yang lain membantu. Untuk mengumpulkan pendapat lain mengenai jalannya pemerintah, tempatnya adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, koalisi dan oposisi di DPR adalah hal yang mutlak perlu, di Kabinet perlu koalisi tapi bukan oposisi, di Kepresidenan tidak boleh ada oposisi dan Wakil Presiden jangan dipilih dengan maksud koalisi. Demokrasi kita berkembang lagi dengan ucapan Partai Golkar yang menilai, keinginan Partai Demokrat agar cawapres bagi SBY bukan ketua umum parpol, adalah sah. "Itu hak Partai Demokrat," katanya.

Dia menjelaskan, berdasarkan hasil survei internal, Golkar memiliki tujuh nama yang dinominasikan menjadi capres atau cawapres. "Berdasarkan realitas politik, Golkar paling mungkin maju di posisi cawapres saja," ujarnya. Salah seorang Ketua DPP Partai Golkar menyatakan realistis, bahwa perolehan suara Golkar tidak sesuai target, sehingga sulit mencalonkan capres sendiri. Tapi barangkali yang paling signifikan dari diskursus ini… eh kok jadi pakai bahasa tinggi?

Maksudnya, yang asyik dari pembicaraan ini, adalah bahwa Orang Biasa ikut mendengarkan jalannya perundingan. Sampai beberapa tahun yang lalu, pembicaraan mengenai pengisian jabatan tinggi hanya bisa diikuti kalau kita punya akses khusus. Sama juga seperti kompetisi Inggris, Italia, Spanyol, Jerman, Belanda, Indonesia, bisa kita ikuti di televisi, sedangkan dulu kita harus pergi ke stadion, suatu hal yang tidak mungkin kalau stadion itu ada di Valencia, Spanyol. Kalau mau meneruskan metaphor sepakbola, beda politik dengan sepakbola adalah bahwa kita bisa mempengaruhi pasangan pemain, sedangkan kalau Rafael Benitez turunkan pasangan Liverpool, penonton hanya bisa mengomel kalau tidak setuju.

Masih banyak orang yang mengomel tentang perkembangan politik, seakan-akan politik adalah pertandingan dimana kita jadi penonton. Kalau tidak suka, bsia meninggalkan stadion. Kenyataannya politik bukan permainan, tapi kita bisa dipermainkan olehnya kalau kita hanya mengomel dan melihat bola seliweran kesana kemari. Pernah seorang anak kecil main bola di rumah, dan dia hanya diam saja melihat bola jalan kesana kemari. Akhirnya dia bertanya: “Apakah saya boleh tendang bola itu?”

Ya, mari kita tendang bola ramai-ramai. Capres sudah ketahuan. Salah satunya adalah SBY. Jelas pula JK tidak akan jadi Wapres, karena Partai Golkar tidak mau. Kita cari calon wakil Presiden untuk SBY, biar orang lain cari Cawapres untuk Megawati, Prabowo dan lainnya. Belajar dari kesalahan masa lalu, jangan pilih JK atau sejenis, karena lebih merepotkan dan melemahkan posisi Presiden daripada membantu. Pengakuan tidak efektifnya kerjasama datang dari JK sendiri, yang tanpa ada hujan atau angin serta merta mengundurkan diri dari pasangannya dengan SBY untuk mencalonkan dirinya sendiri. Tentunya itu tidak akan terjadi andaikata kerjasama mereka memenuhi harapan kedua belah pihak.

Posisi SBY sekarang sangat kuat, bahkan bukan mustahil Partai Demokrat bisa mencapai batas 20% kursi DPR atau 25% suara pemilih yang memungkinkannya mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden tanpa bergabung dengan partai lain. Koalisi akan tetap diperlukan, tapi bukan antara Presiden dan Wakil Presiden. Calon Presiden sebaiknya memilih Calon Wakil Presiden yang bisa memperkuat, mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kebijaksanaannya. Dengan demikian lebih ada jaminan citra SBY yang pluralis dan bersih bisa dijadikan kenyataan, bukan hanya angan-angan.

Dengan seorang Cawapres dari luar kalangan partai, bisa dipilih orang yang mempunyai kompetensi profesional dan track record sebagai pendukung pluralisme dan pemerintahan bersih.

(Wimar Witoelar)